Lihat Uang Bertumpuk, Ahok Murka di Kantor Balai Uji KIR

Jakarta - Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke balai uji KIR di Kedaung Angke, Jakarta Barat. Ahok sidak bersama dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjijanto dan Zulkarnain.

Pantauan detikcom, Rabu (23/7/2014), di salah satu ruangan yang ada di kantor tersebut, Ahok mendapati salah satu petugas yang memakai seragam Dishub. Di depannya tertumpuk segepok uang senilai Rp 8 juta dalam pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu.

Ahok pun menginterogasinya karena terbukti menyimpan setumpuk uang di kantong jaket hitamnya. "Dapat berapa kamu dalam sehari?” tanya Ahok.

"Bisa dapat Rp 27 juta pak," sahut pegawai bernama Agung di depan Ahok dan di hadapan Ahok dan Sekda Saefullah, Wakadishub Benyamin Bukit, kepala Inspektorat DKI serta dua pimpinan KPK.

Kemudian dia menanyakan dari mana asal uang tersebut. Namun karena tak dapat menjelaskannya, Ahok menjadi geram. Kemudian dengan nada marah dia memerintahkan agar petugas tersebut dipecat.

Apalagi belakangan dia mengaku bukan pegawai Dishub melainkan karyawan perusahaan swasta yang sebelumnya jadi operator di balai uji KIR itu. Agung mengaku dia adalah calo alias penyedia biro jasa. "Pakai baju Dishub biar rapi saja," ucapnya.

"Semua PNS yang terlibat pasti tau ada bagi-bagi duit. Semua harus dipecat saja, supaya kapok," kata Ahok berang. Tetapi petugas tersebut tak tampak menyesal justru malah senyum-senyum.

Masih dengan nada meninggi, Ahok bilang modus korupsi di PNS selalu motifnya memanfaatkan pegawai honorer agar mereka tetap 'bersih'. "Selalunya permainannya begini, pasti bilang yang honorer yang main. Kalau honorer kan dipecat dia bisa cari kerja lain. Semua harus diperiksa, tapi kalau dia nggak kasih data, kontraknya diputus dan dia kita polisikan," ucapnya.

detikcom

Read More

Terkait Hasil Pilpres, Prabowo-Hatta Akan Tempuh Jalur Hukum

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. Namun, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai pelaksanaan Pilpres dipenuhi kecurangan dan akan meneruskan ke jalur hukum.

"Proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan KPU bermasalah, tidak demokratis dan banyak penyimpangan maupun kecurangan," kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Fadli Zon dalam siaran persnya, Selasa (22/7/2014).

Fadli menyampaikan Prabowo-Hatta akan melakukan langkah-langkah hukum dan politik yang diperlukan. Waketum Gerindra itu juga mengatakan akan meneruskan langkah mereka ke MK, DKPP, Polri dan juga DPR.

"Tim Pembela Merah Putih Prabowo-Hatta akan melanjutkan perjuangan membela demokrasi dengan menempuh langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi, DKPP, adapun kasus yang ada indikasi pidana dilaporkan kepada kepolisian, selanjutnya langkah politik melalui DPR Rl dan lembaga-lembaga terkait," ucapnya.

Seperti diketahui KPU resmi menetapkan pasangan capres nomor urut dua yakni Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan perolehan suara 70.997.833 suara atau 53,15% dari total suara sah nasional. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik saat membacakan keputusan pleno di Kantor KPU di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (22/7) malam.

detikcom

Read More

Pemerintah AS dan Kanada Ucapkan Selamat untuk Jokowi

Amerika Serikat, - Joko Widodo ditetapkan KPU menjadi presiden terpilih lewat Pilpres 2014. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry memberi ucapan selamat kepada Jokowi. 

Dilansir AFP, Rabu (23/7/2014), Kerry menyatakan ingin bekerjasama dengan Jokowi. Kerry mengapresiasi jalannya Pemilu di Indonesia.

"Rakyat Indonesia bersatu sekali lagi untuk menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi melalui Pemilu yang bebas dan adil," kata Kerry lewat pernyataannya pada Selasa (22/7) waktu setempat.

Indonesia merupakan negara demokratis terbesar ketiga setelah AS. Kedua negara dapat memberikan tauladan bagi seluruh dunia. 

"Sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga, AS dan Indonesia telah menjadi contoh bagi dunia. Kita telah berbagi nilai-nilai yang sama, termasuk menghormati Hak Azasi Manusia dan rule of law," imbuh Kerry.

AS berniat untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia. Dengan keluarnya Jokowi sebagai presiden terpilih, maka ikatan rakyat Indonesia dengan AS juga diharapkan menjadi tambah erat.

"Sebagaimana kita memperdalam hubungan kita, mempromosikan tujuan bersama secara global, dan memperluas ikatan antarmasyarakat negara kita," ujar Kerry.

Menteri Luar Negeri Kanada John Baird juga menyampaikan ucapan selamatnya kepada Jokowi. Baird menyampaikan ucapan tersebut lewat akun Twitter terverifikasinya, Selasa (22/7) waktu setempat. Dia juga merencanakan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. 

"Warm congratulations to @jokowi_do2 on winning #Indonesia's democratic presidential election. I plan to visit there in the very near future," tulis Baird.

detikcom

Read More

Tim Prabowo-Hatta Akan Gunakan Kekuatan Parlemen

Jakarta - Capres Prabowo Subianto menolak pelaksanaan Pilpres 2014 lantaran, menurut Prabowo, banyak kecurangan yang terjadi di Pilpres. Tim Prabowo-Hatta Rajasa akan menempuh upaya untuk memperjuangkan aspirasinya, salah satunya dengan mendayagunakan kekuatan parlemen.

"Langkah politik kami akan gunakan semua instrumen politik, misalnya di dewan, jadi pendekatannya paralel," kata Juru Bicara Tim Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, di Rumah Polonia, Jl Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014) malam.

Seperti diketahui, koalisi partai-partai pendukung Prabowo-Hatta di DPR juga telah memantapkan Koalisi Permanen. Disahkannya UU MD3 menjadi keberhasilan awal koalisi ini. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan koalisi ini? 

"Terlalu jauh jika dikatakan kita akan menggunakan hak-hak yang akan melakukan impeachment. Nuansa kita nuansa persatuan," kata Tantowi meredam pertanyaan akankah langkah cukup 'keras' dilakukan koalisi di DPR. 

Pendekatan paralel yang dimaksud Tantowi adalah upaya lewat lembaga Pemilu dan lembaga Hukum plus upaya lewat parlemen. Mereka akan berjuang terlebih dahulu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kemudian langkah selanjutnya yang mungkin ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka begitu yakin bahwa terjadi banyak kecurangan di Pilpres kali ini karena mereka memegang data yang sahih.

"Jadi data kami sangat sahih, bukan kami arogan," kata Tantowi. 

DETIKCOM

Read More

SELAMAT KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH RI PERIODE 2014 - 2019 BPK. JOKOWI DAN BPK. JUSUF KALLA

Jakarta, kpu.go.id– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2014, melalui Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014. 

Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, membacakan keputusan tersebut di Ruang Sidang Utama lantai 2 KPU RI, pada pukul 21.00, Selasa (21/07). 

Rapat pleno terbuka tersebut berlangsung sejak tanggal 17 – 22 Juli 2014 untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara di luar negeri sebanyak 130 Panitia Pemilhan Luar Negeri (PPLN) di 96 negara dan 33 KPU Provinsi seluruh Indonesia.

Adapun hasil penetapan rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 
H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa 
mendapatkan jumlah suara sebesar 62.576.444 atau prosentase 46,85 %.

2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 
Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla
mendapatkan jumlah suara sebesar 70.997.833 atau prosentase 53,15 %.

Hasil rekapitulasi penghitungan suara ini mempunyai selisih sebesar 8.421.389 suara. 

Jumlah suara sah adalah sebesar 133.574.277, sedangkan jumlah suara tidak sah sebesar 1.379.690, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 134.953.967. (red.)

Hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
Source : kpu.go.id 

VIDEO DARI RELAWAN JOKOWI - JUSUF KALLA

UCAP SYUKUR KEPADA ALLAH SWT. ATAS RAHMATNYA RAKYAT INDONESIA TELAH MEMILIKI PRESIDEN BARU PERIODE 2014 - 2019 . SAYA PENULIS BLOG INI SANGAT BERHARAP INDONESIA BISA BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK SETELAH INI. MAJU TERUS DAN BEKERJA UNTUK RAKYAT BPK PRESIDEN RI JOKOWI DAN BPK WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA. RAKYAT AKAN SELALU ADA DI BELAKANG KALIAN DAN MENJAGA KALIAN JIKA ADA GANGGUAN DARI MANAPUN ASALNYA...

Read More

Kubu Prabowo Minta Rekapitulasi Dihentikan, Cak Imin Sindir Komitmen 22 Juli

PKB Muhaimin Iskandar menilai keinginan Timses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa agar pengumuman hasil Pilpres dihentikan tidak memenuhi komitmen untuk menghormati segala keputusan KPU. Pasalnya, dia menyebut kalau capres Prabowo Subianto mengatakan berulang kali untuk menghormati putusan KPU.

"Lha, wong minggu lalu, kan Pak Prabowo bilang kita tunggu putusan KPU, 22 Juli.
Apapun putusannya, kita kembali kan ke Pak Prabowo yang awal itu. Kita sudah berkomitmen, bersama-sama. Bolak-balik bersama-sama. Perihal, kalau ada kecurangan kita proses bersama-sama," ujar Cak Imin di di sela-sela rapat Pra Muktamar PKB di Hotel Acacia, Jakarta, Minggu (20/7/2014).

Dia pun menyindir kubu Prabowo agar bisa menghormati mekanisme peraturan yang sudah ada seperti melapor ke Bawaslu kalau menemukan adanya indikasi kecurangan. Cak Imin memberikan contoh ketika pihaknya keberatan dengan hasil Pilpres di Madura yang rencananya bakal digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam kasus dugaan kecurangan ini, pihaknya menyesuaikan proses penyelesaian dengan mengikuti mekanisme yang ada.

"Semua kecurangan yang muncul kan ada mekanismenya. Bisa melapor ke Bawaslu, kemudian ke dewan kehormatan penyelenggara Pemilu. Karena kita juga menggugat beberapa kecurangan tim Prabowo dari pelanggaran pemilu, terjadi kebohongan Pemilu di Madura. Ya, saya kira bahkan KPK harus turun tangan dalam Permainan kecurangan di Madura," ujarnya.

Sebelumnya, Timses Prabowo bersikeras agar pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pilpres oleh KPU bisa ditunda. Pasalnya, dalam Pilpres ini kubu pasangan nomor urut satu itu mengklaim menemukan banyak indikasi kecurangan di beberapa daerah. Meski belakangan diklarifikasi kalau penundaaan hanya untuk rekapitulasi perhitungan di DKI Jakarta saja.

Namun sore ini, kubu Prabowo meminta agar rekapitulasi dihentikan. Sebab, KPU dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

detikcom

Read More

Usul Penundaan Hasil Rekap, Kubu Prabowo Dinilai Mendelegitimasi KPU

Jakarta - Pengajuan agar pengumuman hasil rekap nasional ditunda oleh Timses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai memberikan sinyalemen bahwa pasangan itu tidak siap menerima konsekuensi dari kontestasi pesta demokrasi ini.

"Langkah tersebut juga makin menegaskan bahwa ada usaha mendelegitimasi kinerja penyelenggara pemilu yang telah bekerja secara berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional, hanya karena peluangnya makin kecil ketika proses penahapan ini makin mengerucut secara berjenjang hingga tingkat nasional," kata dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran Bandung, Muradi saat dihubungi, Sabtu (19/7/2014).

Karenanya, kata Muradi, pengajuan penundaan pengumuman tersebut sangat sarat kepentingan untuk setidaknya pada tiga hal. Yakni memberikan ketidakpastian politik, mengingat proses yang tengah berlangsung seharusnya klimaks pada saat pengumuman hasil Pilpres 22 juli 2014.

Kedua, penundaan pengumuman tersebut juga membuka manuver politik baru yang akan makin memperkeruh suasana dan mendorong delegitimasi proses politik yang tengah berjalan.

"Dan ketiga, usulan penundaan juga mengindikasikan bahwa ada upaya mengulur-ulur waktu agar publik yang berintegrasi dalam bentuk relawan selama proses pilpres tersebut pada akhirnya mengalami fase kejenuhan, sehingga antusiasme tidak lagi terjaga dalam mengawal proses politik," ujarnya.

Usulan tersebut, lanjut dia, tidak memiliki dasar yang kuat dan cenderung menghancurkan tataran proses yang tengah berlangsung.

"Selain tidak berdasar pada kepentingan bangsa secara terintegral, usulan tersebut adalah bagian dari strategi hitam menghalau potensi kemenangan lawan, yang sejauh ini sudah unggul," katanya.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta mengklaim menemukan banyak indikasi kecurangan di beberapa daerah terkait proses Pilpres 2014. Oleh karena itu kubu Prabowo-Hatta meminta KPU menunda sidang pleno rekapitulasi suara yang sedianya digelar 22 Juli.

Read More