Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai DPRD lambat tidak segera memulai Hak Menyatakan Pendapat dalam Paripurna Senin (6/4/2015) kemarin. Menurutnya terlalu lama kalau harus menunggu lagi hingga seminggu.
"Hak menyatakan pendapat tanggung nggak dimaju-majuin tunggu seminggu, tunggu lagi. Aduh lama banget. Kayak main sinetron saja panjang episodenya. Media juga jangan terlalu banyak liput deh kesenangan episode-episodenya," ujar Ahok di Pantai Mutiara Ancol, Jakarta Utara, Selasa (7/4/2015).
Lanjutnya, Ahok mengaku tidak risau dengan ancaman akan dimakzulkannya oleh DPRD. Menurutnya, tindakannya selama ini tidak salah sehingga tidak perlu ada yang ditakutkan.
"Orang saya nggak salah. Takut kenapa? Sudah jelas Rp 12,1 triliun di-crop dari APBD yang itu kok. Saya salahnya cuma karena nggak mau terima Rp 12,1 triliun kan. Nanti dibuktikan saja di MA (Mahkamah Agung) salah siapa," jelas Ahok.
Ayah tiga anak ini percaya MA dapat bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan pihak luar.
"Mana bisa ngamanin MA. Ngapain? MA kan punya hak sendiri. Hakim MA juga waras bisa tahu kok siapa yang salah benar. Kenapa takut?" tandasnya.
Namun, apabila memang terbukti salah, Ahok yakin tahun 2016 baru dapat dipecat. "Kalau dipecat juga aku lihat proses-prosesnya 2016 pertengahan baru kepecat. Minimal saya punya APBD sudah jalan lumayan kan. (Setelah dipecat) ya kalau ditolak jadi Kabulog jadi komedian. Gua cukup lucu kan," pungkasnya.
detikcom
0 komentar:
Posting Komentar