Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tidak boleh ada kampanye gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
"Kalau masalah pribadi kan kita akui kan banyak terjadi dan lumrah saja asal bersifat pribadi. Yang salah kalau ini menjadi suatu gerakan untuk mempengaruhi orang lain," ujar Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).
"Apalagi ingin meresmikan semacam kawin itu, itu kan kita ini tetap berdasarkan kepada moral, budaya dan keagamaan seperti itu," sambungnya.
Terkait LGBT, JK menegaskan pemerintah sudah meminta klarifikasi perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) terkait adanya pendanaan untuk LGBT di Indonesia.
"(UNDP Indonesia) yang di sini tidak tahu. itu UNDP di Thailand yang punya proyek. Oleh karena itu diminta untuk tidak melanjutkan proyek," tegas JK.
Selain itu JK juga menolak adanya situs resmi yang mengampanyekan LGBT di Indonesia. "Kalau itu urusan pribadilah. tapi kalau itu selama dia menyebarkan pasti kita tidak setuju," terangnya.
(fiq/fdn)
0 komentar:
Posting Komentar